Mediajambi.com- Komisi IV DPRD Kota Jambi dibuat bingung, adanya temuan Poskesdes atau pos kesehatan desa di sejumlah wilayah dalam Kota Jambi. Padahal Kota Jambi tidak memiliki desa.

Adanya poskesdes ini diketahui saat Komisi IV DPRD Kota Jambi melakukan turun lapangan di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan  Pall Merah, Selasa (20/6).

• Sumbang Medali Pertama, Kadafi: Terima Kasih Andini0
• Setelah Andini, Topan-Fadli Sumbang Perunggu untuk Kota Jambi0
• Pemkot Jambi Menyerahkan PPAS Tahun Anggaran 20240
• Wawako Maulana Secara Simbolis Serahkan Bansos0
• Walikota Jambi Fasha Serahkan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem0

Komisi IV mendatangi sebuah pelayanan kesehatan, yang ternyata masih berstatus poskesdes.

Ketua Komisi IV Jefri Zen mengaku heran, apalagi dirinya menyebut jika Kota Jambi sudah tidak lagi memiliki desa sejak lama.

"Setelah dikonfirmasi ke Dinas kesehatan Kota, ternyata puskesdes lingkar selatan ini bukan satu-satunya. Kita bingung juga, kok ada poskesdes di Kota. Tadi kata orang dinkes ada 8 buah. Cuma kita tidak tahu, aktif atau tidak itu puskesdes," katanya.

Lebih lanjut Jefri Zen mengatakan, untuk poskesdes Lingkar Selatan ini dipimpin oleh seorang bidan ASN. "Kalau pelayanan tampaknya lumayan, sehari bisa 80 orang yang berobat. Disitu juga cuma ada 1 ASN, selebihnya honor," sebutnya.

Komisi IV berencana akan memanggil pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, untuk menjelaskan, dimana saja lokasi 8 poskesdes tersebut. "Kita akan panggil dinas kamis (hari ini, red). Bukan cuma soal nama, tapi soal penganggaran poskesdes tersebut, karena nomenklaturnya sudah beda. Kita tidak punya desa," katanya.

Sementara Wawako Maulana saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, poskesdes ini awalnya dibangun inisiatif dan swadaya masyarakat. "Jadi milik masyarakat. Tapi tenaga dan obat-obatannya dibantu oleh puskesmas," kata Maulana.

"Jadi kita pemerintah mendorong. Kami mensuplay tenaga kesehatan karena ini membantu pelayanan kesehatan masyarakat," tambahnya.

Lanjut Maulana, poskesdes ini bisa saja dijadikan pustu atau puskesmas pembantu yang secara utuh dikelola pemerintah, namun yang menjadi soal adalah asetnya milik masyarakat. "Problemnya adalah aset, karena ini dari awal punya masyarakat, jika mau dihibahkan ke pemerintah tidak menutup kemungkinan bisa jadi pustu," pungkasnya. (Yen)