Mediajambi.com - Kementrian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) RI menemukan sebanyak 2.142 konten Hoaks beredar di media sosial yang menyebarkan berita salah tentang  Covid 19. Sebanyak 1.895 konten sudah diproses, 104 kasus diantaranya berlanjut ke proses hukum. 

Penolakan terhadap vaksinasi juga dipicu oleh beredarnya Hoaks yang meresahkan masyarakat. Terdapat 66 hoaks berkaitan dengan vaksin Covid-19 ini.

"Sejak 23 Januari 2020 hingga 15 Januari 2021 Kemkominfo telah menemukan 2.141 konten hoaks di media sosial. Sebanyak 1.895 di antaranya sudah ditindaklanjuti. Sisanya masih dalam proses," ungkap  Sekretaris Jenderal Kemkominfo RI, Mira Tayyiba, dalam talkshow Peran Jurnalis Perangi Hoaks Covid-19 dan Vaksinasi oleh IDN Times dan FJPI, Sabtu (16/1/2021).

Baca Lainnya :

• Belum Ada Laporan KIPI Dampak Vaksinasi COVID-19, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir0
• Ustad Syekh Ali Jaber Wafat Masyarakat Berduka 0
• Ditengah Pandemi, Penrem Gapu Berbagi Sesama Sambut HUT Dispenad0
• Presiden Jokowi Vaksinasi Ikhtiar Terbebas dari Covid 190
• Kembali 15 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tahap III Tiba di Indonesia0

Menurutnya, tindak lanjut konten hoaks tersebut bukan hanya penghapusan atau penonaktifan akun. Kemkominfo juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri membawa penyebar hoaks ke jalur hukum.

"Total  ada 104 kasus yang ditangani dan 104 orang tersangka. 17 di antaranya sudah ditahan," terangnya.

Salah satu jenis konten hoaks yang belakangan ini banyak terjadi adalah terkait vaksin Covid-19. Berbagai macam berita palsu bertebaran seperti vaksin Covid-19 bisa merusak otak hingga mengubah DNA manusia. Hingga 15 Januari 2021, telah ada 66 hoaks mengenai vaksin Covid-19 ini.

Menurutnya terdapat tiga dorongan terjadinya hoaks. Yang pertama adanya niat untuk menyebarkan berita hoaks. Kemudian, adanya platform atau jaringan sosial (social networks) sebagai media 

"Yang sengaja ini memang memiliki intensi membuat keributan atau keresahan. Kalau yang tidak tahu, karena dia merasa berita ini penting maka ia menyebarluaskan," ujarnya 

Dengan berbagai dorongan tersebut, Mira mengatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami infodemi atau gelombang berita palsu dan informasi yang salah terkait pandemik Covid-19.

"Salah satu upaya pencegahan penyebaran hoaks ini adalah komunikasi publik, bukan hanya dari pemerintah namun juga instansi terkait. Jurnalis juga berperan besar dalam pemberantasan hoaks yang terjadi saat ini," jelas  Mira.(lin)