Ledakan Pengangguran di Masa Pandemi

By Maas, SH 02 Mar 2021, 14:54:59 WIB RAGAM
Ledakan Pengangguran di Masa Pandemi

Pada bulan Maret 2020 Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Covid-19  mulai terdeteksi di Wuhan China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Tidak hanya mengoyak-ngoyakan anggaran negara, pandemi Covid-19 turut mengoyak angka pengangguran.

 Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan sehingga angka pengangguran juga bertambah. 

Badan Pusat Statistik (BPS)  mencatat pada tahun 2015 ada sebanyak 7,56 juta orang menganggur. Kemudian angkanya secara signifikan turun hingga 7,03 juta orang pengangguran pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 7,04 juta orang menganggur, selanjutnya pada tahun 2018 ada sebanyak 7,07 jutaan orang menganggur dan pada tahun 2019 angkanya menjadi 7,10 juta orang menganggur.  Jika  diperhatikan angka jumlah pengangguran di Indonesia dari 2015 hingga 2019 tidak pernah turun dibawah angka 7 juta,  pernah nyaris turun pada tahun 2016 namun ternyata tahun 2019 pengangguran bertambah hampir 100 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta orang pada tahun 2020 atau bertambah sebanyak 2,67 juta orang pengangguran di Indonesia selama setahun.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional  (SAKERNAS) per Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak Covid-19 jumlahnya setara dengan 14,28 persen dari total penduduk usia kerja di Indonesia yang terdiri dari sebanyak 24,03 juta orang atau setara lebih dari 80 persen mengalami pengurangan jam kerja;  sebanyak 2,56 juta orang menganggur karena Covid-19; sebanyak 1,77 juta orang tidak bekerja sementara karena Covid-19 ; serta 0,76 juta orang tergolong bukan angkatan kerja karena Covid-19.

Jumlah angkatan kerja  terus meningkat namun jumlah pengangguran justru semakin tinggi. Terdapat sebanyak 138,22 juta orang angkatan kerja per Agustus 2020, mengalami peningkatan 1,74 persen dibandingkan  agustus 2019 yaitu sebesar 135,86 juta orang. Jumlah pengangguran meningkat sebesar 37,61 persen dari 7,10 juta orang Agustus 2019 berubah menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020 atau bertambah 2,67 juta orang selama setahun. Covid-19 menyebabkan usaha menjadi lesu sehingga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga ikut melonjak menjadi 7,07 persen per Agustus 2020 artinya  diantara 100 orang angkatan kerja ada sebanyak 7 orang yang menganggur. Jumlah pekerja formal semakin menyusut di masa pandemi dan yang paling banyak terdampak adalah sektor industri pengolahan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian, maka tidak mengherankan jika tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Tingkat pengangguran perkotaan pada tahun 2019 sebesar 6,29 persen naik menjadi 8,98 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 2,69 persen poin.

 Sementara itu, Tingkat pengangguran di pedesaan pada tahun 2019 sebesar 3,92 persen naik menjadi  4,71 persen atau meningkat 0,79 persen poin.  Pengurangan jam kerja serta banyak PHK menyebabkan upah buruh ikut menyusut. Secara nasional upah buruh turun sekitar 5,20 % dari Rp. 2.907.530 per Agustus 2019 menjadi Rp. 2.756.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih rinci, Provinsi Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi yaitu sebesar 17,91 persen. Pandemi mengakibatkan sektor pariwisata di Bali tidak bisa bergerak.

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) menempati posisi yang pertama yang menyumbangkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. SMK mendominasi sebanyak 13,55 persen; SMA sebanyak 9,86 persen ; Diploma sebanyak 8,08 persen;  Universitas  sebanyak 7,35 persen; SMP sebanyak 6,46 persen; serta SD sebanyak 3,61 persen. Dari angka tersebut, ironisnya hampir sebagian besar lulusan SD  justru dapat diserap oleh tenaga kerja karena hanya 3,61 persen saja yang menganggur.  Kemudian ada sebanyak 7,35 persen dari para lulusan Universitas tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. Selanjutnya  8,08 persen dari lulusan Diploma tidak bisa diserap oleh tenaga kerja.

 Kemudian sebanyak 9,86 persen dari lulusan SMA tidak bisa diserap oleh tenaga kerja dan yang paling mendominasi yaitu sebanyak 13,55 persen lulusan SMK tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja. Hal ini sangat ironi karena SMK sebagaimana kita ketahui diharapkan sudah siap bekerja ketika mereka lulus dan bisa diserap oleh pasar namun kenyataannya sebagian besar lulusan SD justru dapat diserap oleh pasar tenaga kerja.

Untuk Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat sebanyak 252,8 ribu orang terdampak covid-19 atau 9,35 persen yang terdiri dari pengangguran karena covid-19 sebanyak 18,79 ribu orang; bukan angkatan kerja karena covid-19 sebanyak 2,62 ribu orang; sementara tidak bekerja karena covid-19 sebanyak 13,74 ribu orang;  serta penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 sebanyak 217,74 ribu orang. Pada Agustus 2020 jumlah angkatan kerja di Jambi sebanyak 1,83 juta orang, bertambah 78,2 ribu orang dibanding Agustus 2019. Sementara itu, Pengangguran bertambah 22,78 ribu orang. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik sebesar 1,07 persen poin menjadi 5,13 persen pada Agustus 2020 dibandingkan dengan Agustus 2019 artinya diantara 100 orang angkatan kerja ada sebanyak 5 orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan SMK yaitu sebesar 12,35 persen.

 Lapangan usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja  di Provinsi  Jambi  terjadi di sektor industri pengolahan yang menurun 0,53 persen poin. Upah buruh di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan sekitar 5,69 persen dari Rp. 2.388.912 per Agustus 2019 menjadi Rp. 2.205.868 per Agustus 2020.

Perlambatan ekonomi akibat covid-19 menambah jumlah pengangguran  di dalam negeri, sektor UMKM yang didominasi bursa tenaga kerja indonesia menjadi sektor pertama yang menghadapi tekanan akibat penurunan aktivitas ekonomi . Pemerhati Ketenagakerjaan Indonesia, Abdul Malik menyarankan agar pemerintah membentuk sistem yang saling terintegrasi antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan vokasi, yang diajarkan dalam pendidikan vokasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam penerapan pendidikan vokasi di dalam program kartu pra kerja sehingga meningkatan skill tenaga kerja dan berharap mereka memiliki pondasi teori dan praktek yang kuat. 

Presiden Jokowi sudah mempercayakan Nadiem Makarim agar segera membuat terobosan signifikan dalam pengembangan SDM dengan fokus utamanya adalah para lulusan SMK. Hal ini menjadi PR berat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Nadiem Makarim agar para lulusan SMK bisa segera dipakai dan terserap oleh pasar tenaga kerja.  Perbaikan kurikulum yang cocok dengan kebutuhan industri hingga menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar. Pemerintah sudah berbuat yang terbaik dengan mengalokasikan anggaran pendidikan di APBN 2021  sebesar 549,5 triliun rupiah atau 20 persen dari APBN.  

Semoga ini tidak menjadi Ironi, diharapkan para lulusan perguruan tinggi, diploma dan lulusan SMK benar-benar bisa terserap oleh tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran bisa dikurangi dan jumlah tingkat pengangguran terbuka bisa ditekan.(Oleh: Ita Miranti, SST, M.Si
(Statistisi Muda BPS Provinsi Jambi))