- Semarak May Day dengan Layanan Langsung dan Senam Sehat Bersama Pekerja
- Industri Jasa Keuangan Jambi Tumbuh Positif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Gubernur Al Haris Boyong Bupati/Wali Kota Audiensi dengan Menhub, Bahas Pengembangan Transportasi
- OJK Dorong Penggunaan Kecerdasan Artifisial di Sektor Perbankan secara Bertanggung Jawab
- Bibit Sawit Unggul Topaz 1 Berbuah Orange, Terbukti Sejahterakan dan digemari Petani
- Hadiri Rakortek Perumahan Pedesaan, Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Dukung Program Tiga Juta Rumah
- Berkolaborasi Melindungi Ribuan Pekerja Rentan Melalui Program Kampung Bahagia
- Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi, SKK Migas – KKKS Sumbagsel Gelar Event Lifting Olympic
- Hadiri RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Al Haris Soroti Minimnya Kewenangan Daerah dalam Sektor Minerba
- Gubernur Jambi Al Haris Hadiri RDP Bersama Komisi II DPR
Bupati Tanjung Jabung Barat Hadiri Rakornas Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Keterangan Gambar : Bupati Tanjung Jabung Barat Hadiri Rakornas Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
Mediajambi.com - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs HAnwar
Sadat M,Ag hadiri Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah Menjaga
Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di gedung Ecovention Ancol
Jakarta, Selasa (17/9).
Hadir pada acara tersebut Plt Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi
Putranto, M.Hum, Brigjen Pol Boy Rando Simajuntak, S.IK, M.Si Wakil Direktur
Tindak Pidana Umum Polri, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan -RB, Aba
Subagja S.sos,.M.AP, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Suhajar
Diantoro M.Si, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
Bawaslu R.I Dr.(C) Puadi S.Pd, MM, Gubenur Se Indonesia, Bupati/Walikota Se
Indonesia dan Kordiv PP Bawaslu dan Korsek Provinsi, Kabupaten/Kota Seindonesia.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya
menyinggung soal netralitas perangkat desa. Dirinya mengatakan, jangan sampai
terjadi indikasi kepala desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan peserta
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Ada PR kita terbaru mengenai kepala desa yang sekarang
mulai digiatkan untuk kepentingan calon tertentu, calon kepala daerah
tertentu," kata Bagja.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan ini menjadi 'pekerjaan rumah'
(PR) bersama, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri). "Jadi PR nya ini bukan hanya kepala BKN, juga pak
Mendagri," ujar Bagja.
Bagja juga mengingatkan agar seluruh Bawaslu di
Kabupaten/Kota berkoordinasi kepada pejabat pimpinan kepegawaian. Sehingga
netralitas kepala daerah dan ASN selama pelaksanaan pilkada serentak bisa
terjaga.
" Kami berharap seluruh Bawaslu provinsi kabupaten/kota
yang ada di sini, agar segera melakukan koordinasi langsung dengan pejabat
pimpinan kepegawaian di seluruh provinsi kabupaten dan kota di seluruh
Indonesia. Kami harapkan kerjasamanya yang sudah bapak/ibu lakukan juga terima
kasih atas kerjasamanya selama ini," tutupnya.(***)