Mediajambi.com - Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, menyatakan bahwa salah satu beban berat yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada perekrutan tahun 2023 lalu, sebanyak 2.345 PPPK telah menerima Surat Keputusan (SK) pada April 2024.

Menjelang akhir tahun ini, Pemkot Jambi juga berencana untuk merekrut tambahan 3.295 PPPK yang terdiri dari 2.786 formasi teknis, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 422 formasi guru.

"Kemarin kita mendapatkan dana untuk PPPK itu dari pusat sebesar Rp90 miliar. Sementara kebutuhan gaji PPPK itu berkisar antara Rp145 miliar. Artinya ada Rp50 miliar dana APBD kita yang harus kita refocusing," kata Fauzi.

Fauzi menambahkan bahwa pada Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024, terdapat defisit anggaran sebesar Rp48-50 miliar.

Hal ini berdampak pada penundaan beberapa kegiatan atau refocusing anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutupi defisit APBD di akhir tahun.

"Kalau tidak kita akan berhutang di tahun depan, ada tunda bayar. Ini yang kita hindari. Kita cari cara untuk menutupi sehingga APBD berimbang dan tidak berhutang," jelas Fauzi.

Dia juga menyebutkan bahwa perencanaan ke depan untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maksimal sebesar Rp50 miliar.

"Tahun lalu perencanaan SILPA kita Rp100 miliar, tetapi setelah audit BPK hanya Rp50 miliar. Maka tahun ini kita harus mencari tambahan Rp50 miliar untuk menutupinya," tambahnya.

Fauzi juga menyoroti bahwa perekrutan PPPK dengan jumlah pegawai yang pensiun tidak berimbang, sehingga beban anggaran daerah untuk membayar gaji PPPK semakin besar.

"Tahun ini anggaran sebesar Rp150 miliar. Namun, dengan rencana pengangkatan lagi, kita harus mencari solusi agar tidak defisit," pungkasnya.

Dengan tantangan yang dihadapi, Pemkot Jambi dan DPRD diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif guna menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan kesejahteraan PPPK serta kelancaran operasional pemerintahan daerah.(*)