- Pemprov Jambi Apresiasi Kehadiran Backstagers Indonesia sebagai Mitra Industri Kreatif
- Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Dinamika Global
- Lakukan Safari Subuh Keliling, Gubernur Al Haris Himbau Masyarakat agar Tidak Melalaikan Shalat
- Gubernur Al Haris Upayakan Putus Rantai Produksi CPO Kelapa Sawit
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 54 Petugas Haji Provinsi Jambi
- Yuk Kenalan dengan Saham, Reksa Dana, dan Obligasi
- Warga Digemparkan Temukan Mayat Sejoli di Dalam Mobil Terparkir di Tempat Perbelanjaan Trona Ekspres
- Pastikan Seleksi PPPK Berjalan Lancar, Wawako Diza Pantau Langsung dan Apresiasi Peserta
- Dandim Pungky Beri Pembekalan dan Motivasi untuk Satgas Yonif 142/KJ Jelang Tugas di Papua
- Pungli Menggurita di Kota Jambi, Djokas Siburian Anggota DPRD kota Jambi Akan Tempuh Jalur Hukum: Saya Siap Buat Laporan Resmi
DPRD Setujui Ranperda APBD Kota Jambi Tahun 2025, Pj Walikota : APBD Untuk Wujudkan Pembangunan yang Inklusif demi Kesejahteraan Masyarakat

Keterangan Gambar : DPRD Setujui Ranperda APBD Kota Jambi Tahun 2025, Pj Walikota : APBD Untuk Wujudkan Pembangunan yang Inklusif demi Kesejahteraan Masyarakat
Mediajambi.com - Penjabat (Pj) Walikota Jambi, Sri
Purwaningsih menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Jambi dalam rangka penyampaian penetapan Program Pembentukan Peraturan
Daerah (Propemperda) Kota Jambi dan Penyampaian Kata Akhir (Stemmotivering)
Fraksi- fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun
Anggaran 2025, Selasa (18/11/2024).
Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Swarna Bhumi Gedung
DPRD Kota Jambi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried
Alfarelly, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Yasir, Wakil Ketua II Jefrizen dan
Wakil Ketua III Naim.
Turut hadir perwakilan unsur Forkopimda lingkup kota Jambi,
Sekda Kota Jambi, Sekretaris DPRD Kota Jambi, para Staf Ahli Walikota, Asisten
Sekda, Kepala OPD, Kabag Setda, Camat, Lurah se-kota Jambi, serta Instansi
vertikal kota Jambi lainnya.
Dalam Rapat tersebut, 8 fraksi-fraksi DPRD kota Jambi
menyetujui Ranperda APBD kota Jambi Tahun 2025 untuk dijadikan Peraturan Daerah
(Perda). Yang selanjutnya untuk dilanjutkan melalui tahapan-tahapan sesuai
dengan mekanisme perundang-undangan.
Pada Rapat Paripurna itu, Sri Purwaningsih menjelaskan,
bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Nota Kesepakatan mengenai
Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta
menindaklanjuti Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun
Anggaran 2025.
"Penyusunan Rancangan APBD ini telah disesuaikan dengan
arah kebijakan pokok pembangunan Kota Jambi yang tertuang dalam KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana yang telah di uraikan pada saat penyampaian
Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025," ujarnya.
"Terkait masukan dan koreksi oleh anggota dewan yang
disampaikan baik pada penyampaian pandangan umum dan pada saat Rapat Dengan
Pendapat (RDP) pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah tentang keterkaitan antara
aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan
dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam
suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga," lanjutnya.
Sri menyebut, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk dilakukan
evaluasi serta mendapat persetujuan.
Sri juga tegaskan, bahwa dalam RAPBD tahun 2025 telah
mengakomodir 70 persen dari keseluruhan hasil Musrenbang atau keluhan dari
masyarakat kota Jambi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Maka dengan pembahasan yang telah dilakukan dengan
para Anggota Dewan, kita bersama berkomitmen melaksanakan APBD ini untuk
kepentingan masyarakat, sebagaimana juga apa yang telah menjadi arahan Bapak
Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD Kota Jambi tahun 2025,
maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya.
"Tentu akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi,
dalam hal ini Bapak Gubernur untuk dilakukan evaluasi kembali, dan dilanjutkan
proses ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar secepatnya bisa kembali ke
kota Jambi untuk ditetapkan dan menjadi pedoman di tahun 2025" kata Sri.
Dikesempatan itu, Sri menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada Lembaga Legislatif khususnya Badan Anggaran Legislatif,
serta kepada Fraksi-fraksi yang telah bekerja secara maksimal guna penyelesaian
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.
"Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang
disampaikan oleh Dewan adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan
Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong
ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, dan mewujudkan pembangunan yang
inklusif demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Pj Wali Kota Jambi itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Kota Jambi, Muhili Amin menyampaikan 12 Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jambi Tahun 2025 yang disetujui oleh
seluruh Anggota DPRD Kota Jambi, disusun berdasarkan prioritas untuk mendukung
pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kota Jambi.
Dari 12 Ranperda tersebut, Muhili menjelaskan, terdiri dari
3 ranperda rutin, 2 ranperda lanjutan dari tahun 2024, serta 7 ranperda baru.
Dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan
program kerja pemerintah daerah.
"Dengan adanya Propemperda ini, kami berharap berbagai
aspek pembangunan di Kota Jambi, baik itu ekonomi, sosial, maupun
infrastruktur, dapat terus ditingkatkan," singkat Muhili.
Adapun 12 Ranperda yang masuk dalam Propemperda Kota Jambi
tahun 2025 tersebut, adalah :
1. Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali
Kota Jambi Tahun 2025.
2. Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2026.
3. Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota
Jambi Tahun Anggaran 2025.
4. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.
5. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender (PUG).
7. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Jambi 2024-2043.
8. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Jambi Tahun 2025-2029.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan Kota Jambi Tahun 2025-2050.
11. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan;
12. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah.
Sementara itu, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi itu,
Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Jambi, Noviarman membacakan Laporan Hasil Kerja
Badan Anggaran DPRD Kota Jambi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Kota Jambi Tahun Anggaran 2025. Dengan gambaran umum sebagaimana struktur APBD
terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yang merupakan satu kesatuan, yaitu:
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
"Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah TA 2025 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Surat Kementrian Keuangan RI Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19
September 2024 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA
2025," ucap Sekwan.
Noviarman menyampaikan, terkait Belanja Daerah Kota Jambi di
tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 23 miliar 498 juta 140 ribu rupiah bila
dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024. Dengan total sebesar 1 triliun 941
miliar 724 juta 471 ribu rupiah.
"Sementara PAD Ditargetkan sebesar 558 miliar 779 juta
746 ribu rupiah pada Ranperda APBD TA. 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,24%
atau 12 miliar 240 juta 744 ribu rupiah dibandingkan dengan PAD pada APBD Murni
TA. 2024 sebesar 545 miliar 539 juta 2 ribu rupiah," ucapnya.
"Selanjutnya, untuk Pendapatan Tranfer Pusat, semula
diproyeksikan pada KUA PPAS sebesar 1 triliun 18 miliar 531 juta 643 ribu
rupiah menjadi sebesar 1 triliun 332 miliar 944 juta 725 ribu rupiah meningkat
sebesar 15 miliar 749 juta 116 ribu rupiah bila dibandingkan dengan Pendapatan
Transfer pada APBD Murni Tahun 2024," tambahnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Kota Jambi itu menyebutkan,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah
sebesar 1 triliun 891 miliar 724 juta 471 ribu rupiah. Terdiri dari, Pendapatan
Asli Daerah sebesar 558 miliar 779 juta 746 ribu rupiah dan Pendapatan Transfer
sebesar 1 triliun 332 miliar 944 juta 725 ribu rupiah.
Paripurna itu ditutup dengan penandatanganan kesepakatan
bersama tentang program pembentukan Perda kota Jambi tahun 2025 dan persetujuan
bersama DPRD kota Jambi dan Pj Walikota Jambi terhadap Ranperda tentang APBD
kota Jambi Tahun Anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kata
akhir (Stemmotivering) fraksi-fraksi DPRD kota Jambi oleh Ketua DPRD kepada Pj
Walikota Jambi.(*)