- Bupati H Anwar Sadat Menerima Audiensi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi
- Bupati Tanjab Barat Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025
- Pemkab Tanjab Barat Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025
- OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025
- Perkuat Sinergi, Ketua SMSI Provinsi Jambi Sambut Kunjungan Silaturahmi Kakanwil HAM
- Peringati May Day 2025, Pemkab Tanjab Barat Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja
- Semarak May Day dengan Layanan Langsung dan Senam Sehat Bersama Pekerja
- Industri Jasa Keuangan Jambi Tumbuh Positif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Gubernur Al Haris Boyong Bupati/Wali Kota Audiensi dengan Menhub, Bahas Pengembangan Transportasi
- OJK Dorong Penggunaan Kecerdasan Artifisial di Sektor Perbankan secara Bertanggung Jawab
Edi Purwanto Dorong Pemda Soal Pertambangan Rakyat

Keterangan Gambar : Edi Purwanto Dorong Pemda Soal Pertambangan Rakyat
Mediajambi.com- Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto
memberikan tanggapan terkait dengan persoalan pemblokiran jalan lintas Merangin
menuju Kerinci oleh masyarakat setempat akibat adanya warga yang diamankan oleh
pihak kepolisian atas tindakan mendulang emas di galian tambang ilegal.
Edi Purwanto menyebut bahwa pihak kepolisian dan pemerintah
tentu bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Edi Purwanto juga mendorong untuk
dilakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada gejolak
berkepanjangan.
"Tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh
polres, harapan kami harus menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat
disana, satu sisi harus ada proses komunikasi yang baik untuk memberikan
kesadaran, satu sisi ya hukum harus di tegakkan juga,"sebutnya.
Sementara itu, persoalan PETI disebutkan oleh Edi Purwanto
menjadi persoalan yang sangat serius. Aktivitas PETI ini memberikan dampak pada
kerusakan alam, sehingga memang harus ada langkah-langkah agar dampak ini tidak
berkepanjangan.
"Masalah Peti adalah masalah serius, karena ini
berdampak pada kerusakan alam. Maka harus ada kesadaran bersama soal dampak
dari aktivitas Peti yang dilakukan ini, sama-sama kita menjaga
alam,"sebutnya.
Disisi lain, terkait dengan persoalan tambang ilegal, Edi
Purwanto menyebut bahwa adanya pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR)
dan hal tersebut harus menjadi prioritas di pemerintah daerah bagaimana WPR ini
bisa terlaksana.
"Dari dulu isu kita kan WPR, kenapa itu tidak menjadi
prioritas bupati-bupati soal WPR itu. Kalau WPR itu sudah terbangun, saya pikir
tidak ada konflik-konflik lagi,"pungkasnya.(*)