Mediajambi.com- Walikota Jambi dokter Maulana didampingi Wakil Walikota Diza Hazra Aljosha memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Banjir di Kota Jambi, Selasa (4/3/2025).

Berlangsung di ruang rapat Walikota Jambi, Rakor itu turut dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI David Partonggo Oloan Marpaung, Kabid SDA PUPR Provinsi Jambi Yazzer Arafat, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi serta sejumlah Kepala perangkat daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi. 

Usai kegiatan itu, kepada wartawan, Walikota Maulana  mengatakan Rakor tersebut bertujuan untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah konkret penanggulangan banjir secara bertahap di Kota Jambi. 

"Alhamdulillah, dalam penanganan ini pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran untuk beberapa titik kawasan yang fokus untuk mengurangi dan mereduksi banjir dalam wilayah kota Jambi. Dan kami juga sudah berbagi tugas antara pihak Balai, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota," ujarnya. 

"Untuk akselerasinya, insya Allah bulan Mei ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan mulai dari crossing, pelebaran drainase dan sungai, serta perencanaan pembangunan retensi," lanjutnya. 

Untuk pengerjaan nantinya, jelas Maulana, akan difokuskan pada titik-titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, khususnya pada kolam retensi. 

"Pada prinsipnya, ada dana atau tidak kita akan mengerjakan dulu mana-mana yang tidak ada kendala. Jadi kami telah memiliki data penyebab banjir secara holistik, yang nantinya akan dikaji dan tidak perlu pembebasan lahan, seperti crossing jalan, box culvert dan lainnya," jelasnya. 

Upaya konkret lainnya, kata Maulana, selain bekerja sama dengan BWSS dan Pemprov Jambi, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Pemkab Muara Jambi yang batas-batas wilayahnya langsung berhubungan dengan kota Jambi. 

"Kami juga akan berkirim surat kepada pak Bupati dan pak Gubernur untuk menyelesaikan secara bersama-sama penanganan banjir ini, karena jika hanya menyelesaikan di kota saja, permasalahan ini tidak akan pernah selesai," kata Maulana. 

Dikesempatan itu, Wako Maulana juga ingatkan Dinas terkait dalam memberikan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), harus melihat secara utuh pemetaan tata ruang.

"Kita akan pastikan betul setiap perizinan, sehingga mengetahui apa-apa saja dampaknya kedepan," pungkas Walikota Jambi itu. 

Sementara itu, Kepala BWSS VI David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam penanganan banjir, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang melibatkan semua pihak dalam mengatasi banjir. 

"Melalui arahannya tadi pak Walikota telah mengintruksikan kepada semua jajarannya untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan masalah banjir ini. Oleh karena itu, kita sebagai institusi yang memiliki kewenangan akan berupaya mendukung secara maksimal langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mengurangi banjir," katanya.

Terkait alokasi anggaran dalam penanganan banjir di Kota Jambi, Dia menyebut ada dana sebesar 144 miliar yang kontraknya hingga tahun di 2026, dengan fokus utamanya adalah pelebaran sungai.

"Ada sebanyak 51 titik untuk pengerjaan, namun kami akan mengerjakan sesuai dengan titik prioritas, dan kewenangan pihak Balai, diantaranya adalah pelebaran Sungai Asam dan juga beberapa titik bottleneck," singkatnya.(*)