Mediajambi.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi melalui kelompok kerja (pokja) isu-isu negatif telah melakukan pengawasan siber selama tahapan kampanye Pilkada serentak 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang juga Kordiv Penanganan Pelanggaran, Ari Juniarman mengatakan, hingga 30 Oktober pihaknya telah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran.

Ari menyebutkan, pihaknya menemukan sebanyak 19 ujaran kebencian, serta 15 dugaan berita hoax. Selain itu, Ari mengatakan pihaknya juga menemukan 2 konten mengandung ajakan pelanggaran pemilihan, serta 1 netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Terkait temuan-temuan tersebut, telah kami teruskan kepada pihak berwenang, karena bukan kewenangan Bawaslu (mengusut, red)," kata Ari Juniarman, Selasa (5/11) kemarin.

Lebih lanjut, Ari mengatakan selama 42 hari pelaksanaan kampanye, Bawaslu provinsi dan juga kabupaten/kota telah melakukan terhadap 1.575 kegiatan kampanye.

Rinciannya, 595 metode kampanye pertemuan terbatas, 909 metode kampanye pertemuan tatap muka, 3 debat publik, dan 70 kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye.

Sementara itu, sampai per 5 November 2024, Bawaslu se-Provinsi Jambi telah menangani dugaan pelanggaran Pemilu 2024 sejumlah 38 dugaan pelanggaran, dengan rincian9 temuan dan 29 laporan.

Ari menyebutkan, dari 38 dugaan pelanggaran, yang diregistrasi sejumlah 16 pelanggaran dengan jenis pelanggaran 1 pelanggaran administrasi, 1 pelanggaran etik, dan 14 bukan pelanggaran. "Serta 7 pelanggaran hukum lainnya," katanya.

Dari 38 temuan dan laporan dugaan pelanggaran untuk tingkat Provinsi terdapat 5 laporan, 2 diantaranya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur Jambi nomor urut 2 Al Haris dan Abdullah Sani. Dari 55 informasi awal yang ditindaklanjuti untuk tingkat Provinsi ada 5 informasi awal, dan 3 diantaranya mengenai dugaan pelanggaran yang juga dilakukan oleh Haris-Sani.

"Kami hanya menerima laporan dari masyarakat yang ditunjukan dengan KTP WNI, kami tidak pengelompokan laporan atau informasi awal yang diberikan oleh tim paslon tertentu atau ditunjukan untuk tim paslon tertentu," katanya.

Informasi awal yang ditelusuri oleh Bawaslu yang pertama tentang dugaan Pelanggaran yakni Kampanye menggunakan Fasilitas negara di Kolam ikan di Desa Muaro Pijoan yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Jambi nomor urut 2 Abdullah Sani.

Setelah ditelusuri Bawaslu menemukan bahwa calon wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani tidak ada berkampanye di Kolam ikan, hanya menabur pakan ikan setelah silaturahmi dengan keluarga pemilik kolam ikan.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Ari Juniarman menyampaikan hasil pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. --

Kemudian ditemukan bahwa kolam ikan adalah milik EBS dan bukan milik pemerintah Provinsi jambi dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik. "Sehingga dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak terbukti, dengan demikian Informasi awal dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak diregistrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan 2024," ucapnya.

Kemudian Informasi awal kedua yang ditelusuri Bawaslu dugaan tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni Kampanye menggunakan Fasilitas negara di GOR Pijoan yang dilakukan oleh Al Haris.

Ari mengungkapkan bahwa hasil penelusuran menunjukan bahwa calon Gubernur Al Haris tidak terdapat aktivitas kampanye di lokasi kejadian dan tidak terdapat kampanye pada tangggal 8 Oktober 2024 di GOR Pijoan Kabupaten Muaro Jambi. "Ditemukan bahwa calon Gubernur Jambi Al Haris tidak ada berkampanye di GOR Pijoan, melainkan hanya mampir melihat-lihat Pembangunan GOR," ungkapnya.

"Berdasarkan fakta dilapangan selama penelusuran, tidak terdapat penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan demikian Informasi awal dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak diregistrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan 2024," tambahnya.

Dan Informasi Awal ketiga tang ditelusuri Bawaslu terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni Kampanye menggunakan Fasilitas negara kampanye di rumah dinas Gubernur Jambi.

Kata Ari Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan itu merupakan kegiatan Rumah Basamo dalam rangka bedah Buku Budaya yang pesertanya adalah tokoh budaya dan pemilik toko buku. Kemudian juga diketahui bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilihan.

"Bahwa dugaan penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak terbukti, dengan demikian Informasi awal dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak diregistrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan 2024," jelasnya.

Selanjutanya, ada 2 Laporan dugaan pelanggaran yang ditunjukkan untuk pasangan Haris Sani. Pertama terkait Keterlibatan Tenaga Ahli (S) dan Staf Khusus Gubernur (IA, SEY, dan BS) menjadi Tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Jambi Nomor urut 2 yakni Haris-Sani pada Pemilihan Gubernur Jambi 2024.

Ari menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Tenaga Ahli dan Staf Khusus Gubernur salah satu Paslon yang terdaftar pada Tim Pemenangan tidak mendapatkan honor bulanan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Tenaga Ahli dan staf Khusus Gubernur Jambi yang masuk dalam SK Tim Kampanye bukan merupakan subjek yang dilarang manjadi Tim Kampanye Pemilihan.

"Bahwa Tenaga Ahli dan Staf Khusus telah mengundurkan diri sebelum laporan disampaikan ke Bawaslu Provinsin Jambi sehingga tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran Pemilihan," jelasnya.

Kemudian yang kedua laporan dugaan pelanggaran Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi (HBA) menjadi bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 (Haris-Sani).

Kata Ari bahwa Ketua dan pengurus LAM Jambi tidak terdapat larangan menjadi Tim Kampanye sepanjang bukan pihak yang dilarang ASN, TNI/POLRI, Pejabat BUMN, Pejabat BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

"Bahwa dari SK Tim Pemenangan yang diserahkan oleh Pelapor, nama HBA telah dikeluarkan dari Tim Pemenangan," pungkasnya. (*)