- Bupati H Anwar Sadat Menerima Audiensi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi
- Bupati Tanjab Barat Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025
- Pemkab Tanjab Barat Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025
- OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025
- Perkuat Sinergi, Ketua SMSI Provinsi Jambi Sambut Kunjungan Silaturahmi Kakanwil HAM
- Peringati May Day 2025, Pemkab Tanjab Barat Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja
- Semarak May Day dengan Layanan Langsung dan Senam Sehat Bersama Pekerja
- Industri Jasa Keuangan Jambi Tumbuh Positif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Gubernur Al Haris Boyong Bupati/Wali Kota Audiensi dengan Menhub, Bahas Pengembangan Transportasi
- OJK Dorong Penggunaan Kecerdasan Artifisial di Sektor Perbankan secara Bertanggung Jawab
IESR: Indonesia Perlu Memimpin Anggota ASEAN Berkolaborasi Mengembangkan Industri Energi Surya

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa/f-dok-mj
Mediajambi.com - Jelang pertemuan tahunan tingkat Menteri
Energi se-ASEAN (ASEAN Ministers on Energy Meeting, AMEM) ke-41 pada 24 Agustus
2023 dan ASEAN Summit ke-43 di September 2023, Institute for Essential Services
Reform (IESR) mendorong Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 menggunakan momentum
tersebut untuk memobilisasi komitmen dan mempererat kerjasama negara anggota
ASEAN melakukan transisi energi yang selaras dengan target Paris Agreement dan
mendorong pengembangan hub industri dan pemanfaatan energi surya di kawasan
ini.
IESR memandang Indonesia dapat membangun kolaborasi untuk
menjadikan ASEAN sebagai pusat manufaktur komponen PLTS yang akan menciptakan
pengembangan industri dan peluang ekonomi hijau serta berkontribusi pada
pengurangan emisi gas rumah kaca global.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, menjelaskan, saat ini
energi surya menjadi andalan untuk mencapai target net-zero emission (NZE) di
masing-masing negara anggota ASEAN karena ketersediaan sumber daya dan harga
teknologi yang sangat murah. Vietnam menjadi yang mempunyai kapasitas terpasang
PLTS tertinggi di ASEAN sebesar lebih dari 20 GW, diikuti Thailand sekitar 3
GW, Malaysia sekitar 2,2 GW, dan Filipina sekitar 1,7 GW. Indonesia sendiri,
hingga tengah tahun 2023, kapasitas terpasang PLTSnya baru mencapai 0,2 GW.
“Potensi industri dan rantai pasok komponen PLTS di ASEAN
juga sudah mulai berkembang. Dari segi ketersediaan material, Indonesia dan
Malaysia berpotensi memenuhi kebutuhan polisilikon yang diperlukan untuk
produksi wafer dan ingots dan sel surya (solar cell),” papar Fabby Tumiwa, Kamis
(24/8/2023) di Jakarta.
Transisi energi sesuai dengan target Paris Agreement
memerlukan kawasan ASEAN untuk membangun kapasitas energi terbarukan hingga
mencapai 39% - 41% dari bauran energi primer pada 2030. Dimana kapasitas PLTS
yang harus dibangun mencapai 142 GW hingga 241 GW. Kebutuhan terbesar untuk
PLTS ada di Indonesia, yang merupakan negara ekonomi terbesar dan yang memiliki
target untuk mencapai 34% bauran energi terbarukan di sektor kelistrikan pada
2030. Indonesia membutuhkan teknologi PLTS dengan kualitas yang baik, pasokan
dan stabil, dan harga yang terjangkau.
Selain potensi pasar, Indonesia juga memiliki sumber daya
silika yang dapat dimurnikan menjadi bahan baku polysilicon yang merupakan
bahan dasar sel surya. Di sinilah, melalui pengembangan solar industry hub di
ASEAN, Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi dan negara-negara ASEAN akan
mendapatkan pasokan bahan baku yang penting dengan lebih terjamin untuk
produksi sel dan modul surya.
Lebih lanjut, IESR menilai pemerintah Indonesia perlu
memberikan teladan dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung
pembangunan industri dan rantai pasok di Indonesia. Hal ini akan memicu adopsi
PLTS yang lebih masif dan membawa Indonesia sejajar dengan negara anggota ASEAN
lainnya yang telah mengedepankan energi surya.
Berdasarkan pengamatan IESR, meski sepanjang 2022 dan hingga
tengah tahun 2023 terdapat beberapa kendala untuk pemasangan PLTS, seperti
pembatasan kapasitas pemasangan dan revisi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021,
setidaknya terdapat 186,5 MW kapasitas PLTS terkontrak dari 655 MWp project
pipeline PLTS atap saja hingga bulan April 2023.
“Indonesia sendiri perlu membangun hingga 100 GW PLTS skala
utilitas sampai tahun 2030 untuk mencapai zero-emission 2050 berdasarkan kajian
Deep Decarbonization IESR. Ini memerlukan keselarasan kebijakan dan
implementasi di lapangan serta kejelasan prosedur yang mampu mendorong
partisipasi aktif masyarakat, iklim investasi yang baik, hingga adanya dukungan
berupa insentif atau pembiayaan inovatif lain. Di tingkat ASEAN, kolaborasi
strategis dan secara paralel mengembangkan industri surya regional diharapkan
dapat membuat pertumbuhan PLTS lebih masif di tahun-tahun mendatang,” ungkap
Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR.
IESR mendorong pemerintah Indonesia pada AMEM ke-41 dan
ASEAN Summit ke-43 menawarkan inisiatif dan mewujudkan kesepakatan yang
monumental dalam hal kolaborasi antar negara di ASEAN menjadikan kawasan ini
sebagai pusat manufaktur komponen PLTS dan komponen pendukung lainnya dengan
menitikberatkan pada keunggulan komparatif masing-masing negara.
Keberadaan ASEAN sebagai pusat manufaktur komponen PLTS
dapat mendorong kerja sama ekonomi, industri dan perdagangan, dan selaras
dengan tujuan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023. Selain itu, visi ini selaras
dengan kebijakan hilirisasi di Indonesia dan dapat menjadi pendorong tumbuhnya
industri manufaktur teknologi energi terbarukan di Indonesia Tentang Institute
for Essential Services Reform (IESR) Institute for Essential Service Reform
(IESR) adalah organisasi think tank yang secara aktif mempromosikan dan
memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, dengan menjunjung tinggi
prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis.
IESR terlibat dalam kegiatan seperti melakukan analisis dan
penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye tentang topik
tertentu, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.(***)