Mediajambi.com - Pembanguan stockpile batu bara yang dilakukan PT Sinar Agung Sukses (SAS) di kawasan Aur Duri dihentikan Pemkot Jambi. Selain tak punya izin, ternyata PT SAS juga belum ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terkait pembangunan penampungan batu bara itu.

Penegasan ini disampaikan Kadis perhubungan (Kadishub) Provinsi Jambi John Eka Powa. Menurut John, untuk membuat terminal khusus atau semacam stockpile harus dikoordinasikan lebih dahulu dengan KSOP (pelabuhan). 

"Ini artinya harus mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan rekomendasi lalu lintas dari Dishub. Lalu terkait amdalalin dan lingkungan hidup harus dibicarakan dengan masyarakat, dan sampai detik ini belum ada," katanya.

John kembali menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum ada menerima surat dari Dinas PTSP Provinisi terkait permintaan rekomendasi Amdalalin. "Jika sudah ada,  kami juga akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi. Dishub dari manajemen transportasi dan Ditlantas dari upaya penegakan hukum," jelas John.

Ditanya soal PT SAS yang mengandalkan perizinan yang sudah diurus pada 2015, John menegaskan setiap izin mempunyai masa (batas waktu). "Paling tidak mendaftar ulang kembali. Sesuai instansi terkait. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berkoordinasi dengan DLH untuk amdal dan lalin ke Dishub, serta perizinan setempat koordinasi dengan Pemda setempat," jelas John lagi.

Semestinya, kata John, izin itu tidak tiba-tiba. " Tahun ini terkait lalin Dinas PTSP Provinsi Belum ada meminta rekomendasi kami terkait stockpile," ujarnya. 

Lalu soal  klaim Pemkot Jambi lokasi stockpile di Aur Duri tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW), John mengatakan, jika sudah ada pengajuan izin dari PT.SAS pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot.

"Kita belum koordinasi karena pengembang belum melaporkan. Artinya jika itu melanggar (RTRW) Pemkot berwenang untuk menghentikan," katanya.

John tak memungkiri jika sudah melanggar ketentuan, pilihannya adalah stockpile harus pindah ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. "Itu wilayah Pemkot. Jika tak sesuai RTRW tentu harus pindah lokasi, karena sudah ketentuan pemerintah," tegas John.

Menurut John, molor atau tidaknya kelanjutan pekerjaan Stockpile itu tergantung pada PT SAS. "Mereka cepat tidak mengurusnya, karena di PTSP dan Pemkot Jambi juga punya Standar Operasional Prosedur(SOP)," ucapnya.

Sementara itu, Tim Legal dari PT SAS Naikman Malau mengatakan, tim perizinan pihaknya akan segera bergerak mengurus  pembaruan izin. "Kami sifatnya hanya pembaruan, karena semua perizinan sudah lengkap pada 2015 lalu hanya pada saat itu kita belum memulai pekerjaan. Saat ini tim akan melakukan pembaruan itu," katanya.

Naikman mengatakan, sebenarnya pihaknya baru merintis atau membuka lahan stockfile agar ada kejelasan lahan yang telah dimiliki PT. SAS seluas 40 hektar.  "Cuma teman-teman kita kemarin tak ada permisi dengan masyarakat sekitar, terutama ketua RT. Itu saja masalahnya dan karena ada riak-riak dari masyarakat maka kita stop dulu pelaksanaannya," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait perizinan.  Soal RTRW Pemkot yang menyatakan lahan yang dimiliki PT SAS tak sesuai untuk dibangun Stockpile, Naikman masih berpegang pada izin Amdal yang sudah dikantongi pada 2015.

"Faktanya di sana jauh dari permukiman dan disana ada permukiman perumahan yang baru disana dan itupun masih bermasalah. Intinya sebelum kita rampungkan pembaruan izin belum tahu mana izin yang harus kita lengkapi," ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Ia mengharapkan masalah ini bisa cepat terselesaikan karena PT SAS berkontribusi bagi Provinsi Jambi untuk membangun jalan khusus Batu Bara.  "Jalan khusus tak dihentikan kita tetap bekerja terus, karena program kerjanya sudah nampak," pungkasnya.(*/yen)