- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Merangin, Upaya Mendorong Perekonomian Daerah
- OJK Cabut Izin Usaha Pt Sarana Sulteng Ventura
- Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Yang Semakin Marak
- Gubernur Al Haris Ajak Semua Pihak Bersatu dan Bersinergi Atasi Karhutla di Provinsi Jambi
- Walikota Maulana Ungkap Strategi Kota Jambi Tekan Stunting, Angkat Pekerja Rentan, dan Capai UHC
- Wawako Diza : Pramuka Bukan Seremoni, Tapi Wadah Pembentukan Karakter Bangsa
- Rakor Bersama Kemenkum, Pemkot Jambi Matangkan Pendirian Koperasi Merah Putih
- Kemas Faried Serahkan Dua Dermaga Apung untuk Dongkrak Wisata Danau Sipin
- Ketua DPRD Kota Jambi Bantu Orang Tua Raffi, Warga yang Mengidap Penyakit Steven Johnson Syndrome
- 149 PKL Kota Jambi Siap Direlokasi, Pemkot Jambi Tegaskan Penertiban Lapak Liar
Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD

Keterangan Gambar : Wabup Katamso Memimpin Pelaksanaan Virtual dalam Rangka Mengikuti IPKD
Mediajambi.com (Kuala Tungkal) - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, memimpin pelaksanaan kegiatan virtual dalam rangka mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu (5/3).
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan jajaran instansi terkait.
Peluncuran IPKD MCP merupakan program strategis Deputi Pencegahan KPK RI untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Program ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Melalui evaluasi berkala, KPK mendorong daerah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, yang kemudian diukur melalui indeks MCP.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga harus mencakup semua sektor, termasuk pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika pencegahan diabaikan karena dianggap kurang signifikan, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan maksimal. Pencegahan harus masuk ke semua bidang, termasuk pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan dalam program MCP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.(***)