- HERSHARE 2025, Mendorong Peran Perempuan dalam Pasar Modal Syariah
- Ny Hesti Haris Buka Kejuaraan Taekwondo Kartini Cup 2025. Kolaborasi Perwosi dan Taekwondo Jambi
- Makeup Dimanapun Praktis dan Lebih Stylish! Aeris Beaute Hadirkan Dua Warna Baru untuk The Signature 4-in-1 Brush
- Pemkot Jambi Serahkan SK kepada 1.909 PPPK, 1 Mundur dan 8 Tak Hadir
- Pertamina Gandeng BPOM Wujudkan UMKM Berdaya Saing di Program Basamo Elok Jambi
- Dibawah Guyuran Hujan Ribuan Peserta Khidmat Ikuti Upacara Hardiknas di Balaikota Jambi
- Kolaborasi Perwosi dan Taekwondo Jambi Hadirkan Kejuaraan Kartini Cup 2025
- Bupati H Anwar Sadat Menerima Audiensi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi
- Bupati Tanjab Barat Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025
- Pemkab Tanjab Barat Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025
Wagub Sani : Pemprov Jambi Terus Dorong UMKM

Keterangan Gambar : Wagub Sani : Pemprov Jambi Terus Dorong UMKM/f-mas
Mediajambi.com - Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dengan melakukan pembinaan guna
memanfaatkan dan mengoptimalkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk
lokal dari Provinsi Jambi. Hal tersebut dinyatakan Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah
Sani usai mengikuti Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum
(ICEF), yang berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta,
Kamis (03/08/2023).
“Kita baru saja mengikuti Temu Bisnis Tahap VI dengan tema
Merdeka Produk Belanja Dalam Negeri Mewujudkan Kemandirian Bangsa yang secara
langsung dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita semua
mengharapkan dapat memperluas amplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk
dalam negeri untuk mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” ujar
Wagub Sani.
“Dalam rangka mewujudkan itu semua, Pemerintah Provinsi
Jambi terus berupaya mendorong UMKM di Provinsi Jambi dengan melakukan berbagai
pembinaan untuk mengoptimalkan produk lokal Provinsi Jambi guna menghasilkan
kualitas terbaik sehingga dapat mengangkat nama Provinsi Jambi di kancah
nasional bahkan internasional,” lanjut Wagub Sani.
Wagub Sani menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat
mendukung kebijakan pusat dalam upaya percepatan peningkatan penggunaan produk
dalam negeri yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI (Inpres) nomor 02 Tahun
2022. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah guna mendukung
kemajuan perekonomian nasional yang sempat berjalan lambat karena efek dari
virus covid-19 beberapa tahun yang lalu.
“Kebijakan pusat dalam upaya meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri tentu memberikan dampak yang sangat baik bagi Provinsi Jambi,
dimana Provinsi Jambi dapat mengangkat produk produk lokal yang kualitasnya
tidak kalah bersaing dengan produk-produk lokal lainnya. Kebijakan ini juga
sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jambi yang terus berupaya
meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian UMKM di Provinsi Jambi,” tutur
Wagub Sani.
Selain itu, Wagub Sani mengharapkan UMKM di Provinsi Jambi
lebih bersemangat dan semakin kreatif dalam menghasilkan produk produk unggulan
guna mendukung Inpres nomor 02 Tahun 2022, sehingga masyarakat luas menjadi
lebih tertarik terhadap produk unggulan dari Provinsi Jambi yang pada akhirnya
dapat mengangkat nama Provinsi Jambi.
Lebih lanjut, Wagub Sani juga mengajak semua pihak dengan
perannya masing-masing untuk berkolaborasi dalam melaksanakan Inpres nomor 02
Tahun 2022, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai salah satu upaya
meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi.
“Saya juga mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk
senantiasa menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk lokal Jambi guna
mendukung kebijakan pusat dan mengangkat produk-produk lokal Jambi ke kancah
nasional. Kita semua harus bersinergi dalam meningkatkan perekonomian Provinsi
Jambi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,”
tutup Wagub Sani.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam
sambutan dan arahannya saat membuka Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue
Expo and Forum (ICEF) mengatakan, kegiatan ini berawal dari arahan Bapak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan
produk-produk dalam negeri. “Atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan
kolaborasi menyelenggarakan kegiatan ini guna membina UMKM yang ada sehingga
bisa mandiri,” kata Sri Mulyani.
“Kegiatan ini merupakan integrasi yang menunjukkan
kolaborasi penyelenggaraan antar Kementerian dan Lembaga serta Instansi yaitu
Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, LKPP dan KADIN, dimana
berisikan diskusi panel berbentuk Talkshow yang menghadirkan narasumber dari
instansi-instansi yang menjadi Unit In Charge untuk mendorong realisasi belanja
produk dalam negeri,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu juga, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly
dalam sambutan dan arahannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan
semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 dengan mengangkat
tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Mewujudkan Kemandirian Bangsa.
Pemerintah konsisten dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang
mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Langkah nyata dalam mendukung kampanye nasional Gerakan
Bangga Buatan Indonesia adalah melalui Inpres nomor 02 Tahun 2022 dan misi baru
yang kita usung adalah penggunaan kartu kredit pemerintah domestik dan
penerapan kebijakan reward and punishment bagi Kementerian / Lembaga /
Pemerintah Daerah dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% untuk produk dalam
negeri,” ungkap Yasonna Laoly.
Yasonna Laoly menjelaskan, tujuan Temu Bisnis Tahap VI ini
adalah untuk mencapai target 95% pagu anggaran belanja barang dan jasa produk
dalam negeri, menempatkan belanja produk merek dalam negeri sebagai prioritas
utama belanja pemerintah dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah domestik
sebagai alat belanja dalam penggunaan anggaran Kementerian dan Lembaga.
“Kita mengharapkan kegiatan ini juga menjadi wadah
sosialisasi e-katalog LKPP sehingga para pelaku usaha, terutama yang berada di
daerah bisa lebih memahami fasilitas LKPP dan lebih dekat dengan pengguna
anggaran,” jelas Yasonna Laoly. (mas)