Mediajambi.com - Wakil Walikota Jambi, Maulana membuka langsung sosialisasi strategi pengembangan smart city melalui peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di kota Jambi dan launching portal SPBE kota Jambi, di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin (7/8).

Dalam kesempatan itu, Maulana mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keharusan bagi yang hidup di era yang serba digital.

"Bagi kita yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, ada tekanan untuk adaptasi mengikuti perubahan tekhnologi yang serba cepat berbasis Internet," kata Maulana.

Dia mengatakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government pemerintahan yang biasa disebut dengan penyelenggaraan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak- pihak lainnya. Kota Jambi sejak beberapa tahun lalu telah mendeklarasikan mengimplementasikan Smart diri City untuk dalam menjalankan pemerintahan yang diikuti lahirnya sejumlah sistem aplikasi e-goverment.

"Kini kita dapat merasakan langsung efek baik mulai dari adanya sistem layanan pengaduan keluhan masyarakat, percepatan layanan di seluruh perangkat daerah hingga perencanaan pengawasan keuangan," katanya.

Kata Maulana, sejak pertama dilantik bersama Walikota, dia berharap Smart City bukan hanya digitalisasi saja. melainkan implementasi menyeluruh dalam pelaksanaan e-goverment. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE Kota Jambi. Namun kini penerapannya perlu kiranya dioptimalisasi karena belum seluruhnya terintegrasi dan kolaborasi antar sistem, sehingga masih ditemui beberapa sistem berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi sudah cukup membahagiakan ketika sudah mulai berubah dari media analog ke media elektronik digital.

"Di sisi lain saya masih melihat ada sebuah kondisi 'latah' di mana OPD melalui program inovasi atau proyek perubahan ramai-ramai membuat system atau aplikasi yang cenderung belum seluruhnya memanfaatkan tenaga programer yang ada di Diskominfo Kota Jambi sendiri, tanpa melihat sisi efisiensi dan efektifitas," katanya.

Dia mengatakan, masih belum terintegrasi nya antar system sehingga idealnya mempermudah, justru bisa jadi penghambat pelayanan publik. Jika semua sudah terintegrasi maka dapat bergerak pada sektor Smart-Society, Smart- Living, Smart-Economy, Smart-Environment, dimana ada data kependudukan komprehensif untuk pelayanan dan jaminan Kesehatan, menjadi market place dalam memasarkan produk UMKM atau industri kreatif, dapat mengatur lampu penerangan jalan umum, serta CCTV yang dapat mendeteksi banjir, kejadian kebakaran kriminalitas di Kota Jambi.

"Sama-sama kita rasakan bahwa saat ini kita berhadapan dengan dunia yang sedang serba Internet of things dan Big Data, maka perlunya pengelolaan secara cerdas dan profesional. Kita harus cerdas dalam menjaga keamanan data dari ancaman para peretas (hackers) atau pihak yang sengaja merusak kinerja pemerintah. Melalui sosialisasi ini saya harapkan  semua lebih peka dan memiliki sense of crisis. Ancaman itu nyata karena belakangan ini terdapat banyak sekali situs dan system telah diserang oleh kelompok peretas yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data yang luar biasa. Saya tekankan perlunya keamanan data yang bersifat rahasia negara agar tak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab," tambahnya.

Kata Maulana, Portal SPBE Kota Jambi yang sudah di launching harus dapat mewujudkan Layanan SPBE di Kota Jambi yang adaptif, kolaboratif dan terintegrasi, serta memberikan kemudahan pelayanan publik yang efektif.

"Saya ingin pada tahun ini setelah sosialisasi peningkatan Indeks SPBE ini, pencapaian penilaian SPBE kita bisa meningkat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo kota Jambi, Abu Bakar mengatakan sebagaimana diketahui, bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Jambi. Salah satunya adalah men digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang dikenal dengan SPBE.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan bagian dari quick win Smart Governance yang merupakan salah satu dari enam aspek Smart City yang saat ini terus dikembangkan Pemerintah Kota Jambi.

Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE adalah ruh dari penyelenggaraan pelayanan publik. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan layanan pemerintahan yang saat ini harus adaptif dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

Maka bila bicara pengembangan smart city dari aspek smart governance, adalah bagaimana meningkatkan SPBE Pemerintah Kota Jambi yang terpadu dan interoperabilitas yang tentunya akan bermuara pada tujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya, terlebih lagi peningkatan SPBE menjadi hal yang prioritas karena SPBE merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk periode tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 108 Tahun 2023, yang dirilis pada awal Maret lalu, Pemerintah Kota Jambi mendapatkan indeks SPBE sebesar 2,79 (Kategori Baik), nilai ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Meski sudah masuk kategori baik, namun angka tersebut masih berada dibawah target RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2018 - 2023.

Setelah kami analisis dan cermati dari rekomendasi Kementerian PAN-RB yang mengacu pada hasil evaluasi indeks SPBE tahun 2022 tersebut, hal yang mendesak dilakukan perbaikan adalah pada domain Tata Kelola dan Layanan SPBE. Kuncinya adalah keterpaduan layanan, meningkatkan kolaborasi antar instansi Pemerintah Kota Jambi.

Penerapan SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan lebih dari itu, SPBE juga memiliki domain yang tersistematis dan terpadu dalam penerapannya.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE yang terpadu dan terintegrasi antar instansi Pemkot Jambi.

Secara umum, berbagai faktor yang mepengaruhi lambatnya laju implementasi SPBE di Pemerintah Kota Jambi, diantaranya adalah :

1)            Pelaksanaan layanan aplikasi masih ada yg belum terpadu ;

2)            minimnya pelatihan kompetensi staf TIK yang membidangi SPBE ;

4)            Masih rendahnya integrasi & bagi pakai data antar perangkat daerah ;

5)            masih kurangnya standar infrastruktur TIK ;

Faktor ini diantaranya kemudian menghambat kita untuk segera mewujudkan SPBE Pemkot Jambi yang paripurna.

Sebagaimana diketahui amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE baik ditingkat nasional maupun daerah.

Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sekadar untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Lebih dari itu, penerapan SPBE diharapkan memiliki dampak bagi masyarakat maupun pada sektor pelayanan publik.

Dari Indeks tahun 2022 tersebut, untuk peningkatan implementasi SPBE Pemerintah Kota Jambi perlu menyusun dan membuat strategi pembenahan untuk mencapai tujuan smart city yang berdampak langsung pada peningkatan indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi. Salah satu langkah strategis prioritas yang akan diterapkan adalah telah dirancang diantaranya membuat pedoman pembangunan aplikasi SPBE yang bertujuan agar pembangunan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan prosedur, terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi. Strategi lainnya yaitu untuk meningkatkan domain manajemen layanan dan domain pengetahuan dengan membangun sebuah portal yang memuat semua informasi terkait implementasi SPBE di Kota Jambi. Portal SPBE ini tidak hanya membuat fitur eksternal berupa layanan SPBE kepada masyarakat, namun juga bersifat internal sebagai media kolabirasi antara Perangkat Daerah sebagai pelaksana SPBE itu sendiri. Seperti diantaranya, Perangkat Daerah dapat melaporkan pada fitur Pengaduan Infrastruktur TIK terkait permasalahan yang terjadi pada infrastruktur TIK, seperti jaringan internet yang tidak terkoneksi dan trouble pada kabel fiber optic, serta hal penting lain terkait impelementasi SPBE.

Kami berharap seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar menggunakan Pedoman SPBE dan Portal SPBE tersebut guna mendukung peningkatan indeks SPBE di Kota Jambi.(yen)