- Polisi Periksa 3 Crew Kapal Tongkang Angkutan Batu Bara, Ini Penyebabnya
- Viral di Media Sosial Video Kapal Tongkang Menabrak Jembatan Aurduri 1
- Kasat Binmas Sosialisasi di PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK Dalam Rangka Kegiatan Preemtif Untuk Menjaga Situasi Kamtibmas Kondusif
- Ditrpolair Polri dan KKP Jambi Gagalkan Penyeludupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 M
- Calon Perseorangan Daftar Sebagai Cakada di Sarolangun, Batanghari, Kota Jambi dan Sungai Penuh
- Calon Perseorangan Daftar Sebagai Cakada di Sarolangun, Batanghari, Kota Jambi dan Sungai Penuh
- Tim Gabungan Ditpolairud Polda Jambi Dan Korpspolairud Baharkam Polri Gagalkan Pengiriman Benih Bening Lobster
- Atas Adanya Laporan Masyarakat Tim Patroli Serigala Kota Jambi Berhasil Mengamankan 3 Pemuda Terduga Gank Motor
- KKP dan Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 125 ribu BBL di Jambi
- Polda Jambi Akan Hentikan Penyelidikan Kasus Pembegalan, Begini Ceritanya
Bupati Tanjab Barat Fasilitasi Konflik Pembangunan Kebun Masyarakat PT Rudy Agung Agra Laksana
Keterangan Gambar : Bupati Tanjab Barat Fasilitasi Konflik Pembangunan Kebun Masyarakat PT Rudy Agung Agra Laksana
Mediajambi.com, Kuala
Tungkal - Bupati Tanjung Jabung, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., memimpin rapat
fasilitasi konflik pembangunan kebun masyarakat PT. Rudy Agung Agra Laksana di
Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Senin (22/4).
Rapat yang berlangsung di Pola Kantor Bupati tersebut,
dihadiri Kasi Datum Kejari Tanjung Jabung Barat, Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Disbunak, perwakilan PT. Rudy
Agung Agra Laksana, perwakilan tim kelompok tani, perwakilan masyarakat desa
Dusun Mudo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tanjab Barat menekankan
pentingnya dialog terbuka dan kerjasama antara semua pihak untuk mencapai
solusi yang adil dan berkelanjutan. Ia mengatakan bahwa pentingnya pembangunan
untuk kemajuan daerah, namun juga harus memastikan bahwa hak-hak dan
kepentingan masyarakat lokal dihormati dan dilindungi. Melalui dialog
konstruktif, dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Baca Lainnya :
Sementara itu Kadisbunak, Ridwan, memaparkan isi dari
Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 Pasal 15 dan Peraturan Menteri
Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun.
Menurut pernyataan Kadisbunak, Ridwan, Pasal 15 Peraturan
Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang
mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang
20% dari luas areal IUP-B atau IUP. Kebun masyarakat yang difasilitasi
pembangunannya harus berada di luar areal IUP-B atau IUP.
Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar juga harus
mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang
layak sebagai peserta, dan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan
masyarakat sekitar.
"Permentan No. 18 tahun 2021 tentang fasilitasi
pembangunan kebun, yang menyebutkan bahwa fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui pola kredit, pola bagi hasil, bentuk
pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan
lainnya," tambahnya
Adapun rapat tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Tim kelompok tani sepakat meminta kepada pemda untuk
menurunkan timdu untuk mengukur ulang luas lahan.
2. Kelompok tani akan membawa kembali isi kesanggupan dari PT.
Rudy Agung Agra Laksana yang bersedia memberikan dana hibah 12 juta per hektar,
dan akan dimusyawarahkan kembali ke masyarakat.(***)