Mediajambi.com – Atasi kemacetan empat asosiasi menandatangani kesepakatan angkutan batubara di Provinsi Jambi. MoU dihadiri langsung Ketua ATJ H Karyadi, Plt Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Batubara (Asaba) Jefri Bintara Pardede, Ketua Organda Madian Siswadi, Ketua Bersama Pengemudi Pengemudi Angkutan Batubara (BPABB) Datuk Syarkoni, yang digelar Minggu (12/8/2023).

Ketua Umum Asosiasi transportir Jambi (ATJ) H Karyadi mengatakan dengan adanya asosiasi kemacetan angkutan batubara dapat diatasi. "Solusi mengatasi macet dengan aplikasi Aplikasi Simpangbara  dan satgas yang menjaga dibeberapa titik. Dengan aplikasi ini keberadaan sopir dapat diketahui," ujarnya.

“Kami mengajak seluruh sopir angkutan batubara bergabung dalam ATJ, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak perusak kampung, setidaknya ada 50 desa yang dilalui angkutan batubara dari mulut tambang hingga pelabuhan talang Duku,” ungkapnya.

Memang diakui hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui dan program yang dilakukan ATJ. Padahal jika telah bergabung akan memberi dampak positif, baik sopir maupun masyarakat. Dengan aplikasi Aplikasi Simpangbara akan diketahui siapa pemilik angkutan batubara, apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran.

Saat ini sudah ada 4000 sopir yang tergabung dalam ATJ,  bahkan tidak kemacetan. Dalam sehari ada 4000  angkutan batubara yang beroperasi dengan bobot rata-rata 10 ton. Tentunya akan memberi dampak terhadap perekonomian Provinsi Jambi. “Permasalahan yang terjadi pada angkutan, sedangkan diwilayah mulut tambang tidak ada masalah,” ungkapnya.

Aplikasi Simpangbara Mobile ini dapat memantau keberadaan armada serta mengetahui trafik kendaraan.  Mengetahui situasi jalan, cuaca dan jumlah armada yang berada di jalan. Mengetahui perbuatan sopir di jalan, dan dapat melacak sopir yang sering membuat pelanggaran di jalan.  Adil dalam biaya jasa karena siapa yang paling banyak menggunakan jalan dan jasa, dia yang membayar lebih banyak.  “Ada 500 satgas dan relawan yang bertugas dapat terpantau serta bekerja secara terukur,” ucapnya.

Dikatakan untuk menjalankan program ini, tentunya dibutuhkan finansial yang memadai, ia mengatakan bahwa setiap armada berkewajiban untuk membayar iuran jasa sebesar Rp 5 ribu per ton, akan digunakan untuk membayar sistem aplikasi, para relawan atau petugas, serta pengurus terkait. Pembagian CSR untuk setiap desa yang dilalui, sekitar Rp5 juta per desa.

Ketua Organda Provinsi Jambi Mardian Saswadi sangat mengapresiasi atas kesepakatan ini. Selama ini tidak ada yang peduli dengan angkutan batubara di Provinsi Jambi.  Hadirnya ATJ akan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan. “Selama ini yang kita tahu hanya ada satgas, hadirnya ATJ memberi jawaban kepada masyarakat dalam mengatasi kemacetan. ATJ bekerja untuk masyarakat Jambi, selama ini banyak yang belum tahu,” ucapnya.

Ketua BPABB Jambi Sahroni  sangat mendukung terbentuknya AJT, dengan adanya asosiasi ini sebagai terobosan baru bagi sopir angkutan batubara dari mulut tambang hingga pelabuhan. “Kita berharap satu kata dalam satu bahasa dan tetap bersatu,” ucap Kepala Desa Niaso, Kabupaten Muaro Jambi ini.

Menurutnya ada sekitar 150 korlap yang tersebar di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi dan 3500 sopir yang berada dibawah naungannya. Secara tegas dia meminta pemilik tambang yang beroperasi di Provinsi berkomitmen dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, jika tidak mau sebaiknya tutup saja.

Pj Ketua Asaba Provinsi Jambi Jefri B Pardede sangat mendukung program-program yang telah dibuat AJT dalam mengatasi permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Karena permasalahan ini telah berlarut-larut dan tak kunjung selesai.

Dikatakannya sempat dilaporkan ke Polda Jambi karena melakukan pungutan. Dengan adanya ATJ tentunya membenahi angkutan batubara di Provinsi Jambi. “Sehingga polemik dan dampak dari  kemacetan dapat diselesaikan,” ucapnya.

Selain itu juga hadirnya ATJ juga mendapat dukungan dari Karang Taruna Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum terjadi kemacetan dan mengganggu arus lalulintas. Anak sekolah sering terlambat gara-gara angkutan batubara. Saat ini sudah tidak lagi dan memberi dampak fositif bagi desa yang dilalui angkutan batubara.(mas)