Mediajambi.com – Proses seleksi kepala sekolah negeri di Kota Jambi memasuki babak akhir. Namun di tengah pelaksanaannya, muncul isu tak sedap, dugaan adanya permainan dan “tawar-menawar jabatan” dalam penentuan calon kepala sekolah di sejumlah jenjang pendidikan.
Isu ini mencuat di kalangan internal pendidikan dan masyarakat Kota Jambi. Beberapa pihak menuding adanya upaya dari oknum tertentu yang mencoba memengaruhi hasil seleksi dengan iming-iming posisi strategis di sekolah favorit.
Bahkan, kabar adanya campur tangan kelompok tertentu yang disebut-sebut dekat dengan kekuasaan, ikut mewarnai dinamika seleksi tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Jaelani, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan seluruh proses seleksi kepala sekolah berjalan sesuai aturan.
“Silakan kalau ada yang menuduh, tapi buktikan. Kami bekerja sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk bermain-main dalam seleksi ini,” tegas Jaelani saat dikonfirmasi, Selasa (11/11/2025).
Jaelani menyebutkan, hingga kini proses seleksi telah melewati tahap Computer Assisted Test (CAT) yang digelar bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari 291 peserta awal, sebanyak 284 orang dinyatakan lolos ke tahap akhir, untuk mengisi 192 posisi kepala sekolah di jenjang TK, SD, dan SMP.
“Kita sudah menyelesaikan proses wawancara. Sekarang tinggal menunggu petunjuk wali kota. Setelah itu, hasilnya akan kita umumkan secara terbuka ke publik,” jelasnya.
Ia juga memastikan proses seleksi mendapat pendampingan dari Inspektorat Kota Jambi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Kita targetkan selesai akhir tahun ini. Semua hasil akan dibuka, termasuk alasan kenapa seseorang terpilih atau belum,” ujarnya.
Terkait isu adanya transaksi uang dalam seleksi, Jaelani menegaskan dirinya sudah berulang kali memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran agar tidak bermain-main dengan proses ini.
“Saya orang hukum, jadi hitam-hitam, putih-putih. Tidak ada abu-abu. Kalau ada oknum yang berani bermain, itu tanggung jawab pribadi. Saya dan pimpinan sudah memberi peringatan keras,” tandasnya.
Ia menjelaskan, mekanisme seleksi kini jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Kepala sekolah wajib mengikuti diklat kepala sekolah dan memenuhi masa jabatan minimal empat tahun sebelum dapat dimutasi atau diganti. Semua data dan proses juga terintegrasi dengan sistem nasional.
“Sekarang tidak bisa lagi asal tunjuk. Semua terhubung ke sistem pusat, termasuk penilaian kinerja yang menjadi dasar bantuan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Meski isu permainan jabatan sempat mengemuka, Dinas Pendidikan memastikan seleksi ini tetap berjalan sesuai prinsip merit dan profesionalitas. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menempatkan kepala sekolah yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak mutu pendidikan di satuan kerja masing-masing.
Komisi IV DPRD Kota Jambi bahkan sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, para pengawas sekolah, dan Inspektorat Kota Jambi, pekan lalu.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, salah satunya terkait proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Pemkot Jambi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, menegaskan agar pemerintah benar-benar serius dalam melakukan seleksi calon kepala sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah besar yang memiliki jumlah siswa banyak.
"Kami mengingatkan agar pemerintah benar-benar serius dalam mencari dan menyeleksi calon kepala sekolah. Sekolah-sekolah besar harus dipimpin oleh orang yang berprestasi, punya kapasitas dan kapabilitas. Tidak boleh ada unsur lain, apalagi jika sampai ada isu tawar-menawar jabatan,” tegas Fahrul.
Menurutnya, Komisi IV mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang sudah melaksanakan seleksi dengan sistem CAT dan wawancara untuk menilai kompetensi serta inovasi calon kepala sekolah.
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata.
“Karena sifatnya subjektif, kami kembali mengingatkan agar jangan hanya formalitas. Kami ingin hasil seleksi benar-benar clean and clear, tidak ada intervensi. Yang terpilih harus benar-benar orang terbaik untuk memimpin sekolah,” ujarnya.
Fahrul juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap para kandidat yang memiliki rekam jejak kurang baik.
“Kandidat yang sebelumnya pernah bermasalah, baik dengan Inspektorat maupun aparat penegak hukum, sebaiknya diberi catatan khusus. Kalau perlu, cukup dijadikan guru biasa saja, jangan kepala sekolah. Jangan sampai orang yang bermasalah justru diberi panggung, sementara yang berprestasi tersingkir,” tambahnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah yang keluar, sehingga DPRD belum bisa memastikan kebenaran berbagai isu negatif yang beredar di masyarakat.
“Isu-isu itu memang sudah menyebar ke mana-mana, tapi kami tidak bisa memastikan benar atau tidak. Karena itu, kami mendorong Inspektorat dan pengawas sekolah untuk memberi masukan terbaik demi memastikan seleksi berlangsung objektif dan transparan,” tutup Fahrul.
Sebelumnya, pelantikan serentak kepala sekolah negeri di seluruh jenjang TK, SD, dan SMP Kota Jambi dijadwalkan pada akhir November 2025.
Wali Kota Jambi Maulana, belum lama ini mengungkapkan, terdapat 192 posisi kepala sekolah yang akan diisi, terdiri dari 5 TK, 162 SD, dan 25 SMP negeri di bawah naungan Pemerintah Kota Jambi.
“Kami targetkan seluruh proses seleksi selesai pada akhir November. Setelah itu, para kepala sekolah terpilih akan dilantik secara serentak, sehingga bisa segera menjalankan tugas di awal Desember,” tegas Maulana.(**)