Mediajambi.com – Kota Jambi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas ke-30 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi, di Hutan Kota Muhammad Sabkhi, Kamis (10/8).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI yang diwakili Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Direktur Kebijakan Kependudukan, Mila Rahmawati, Gubernur Jambi, Al Haris, Walikota Jambi, Syarif Fasha.

Walikota Jambi, Syarif Fasha yang dalam kesempatan ini menerima penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Ia mengatakan, sekolah lansia, salah satu inovasi yang dibuat untuk para lansia berinteraksi dan menatap masa depan.

“Tapi intinya program nasional kita fokus ke penanganan stunting. Saya kira stunting harus dijadikan musuh bersama. Bagaimana kita menangani covid-19 dulu, semua harus terlibat,” katanya.

Kata Fasha, stunting ini bukan saja tugas pemerintah tapi tugas bersama. “Mari kita perangi stunting. Kami pemerintah daerah siap menjadi garda terdepan. Namun kami harap pemerintah pusat, bagi daerah yang sudah menangani stunting dengan signifikan, harusnya diberikan reward. Seperti DID sehingga bupati/walikota/gubernur semangat,” katanya.

Fasha mengatakan, saat ini Kota Jambi telah berhasil menurunkan sekitar 3 persen angka stunting tahun 2022.  “Insya Allah tahun ini lebih,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan Indonesia maju. Sesuai dengan salah satu misi dalam visi Pemerintah Provinsi Jambi, memantapkan kualitas sumber daya manusia.

“Percepatan Penurunan Stunting dimulai pada masa prakonsepsi sampai dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan dan optimaliasi pelayanan pada sasaran dalam penurunan stunting,” katanya.

Al Haris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha bersama-sama, sehingga dengan harapan bersama pada tahun 2024 Provinsi Jambi bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2024.

“Semoga, dengan diadakannya Harganas tahun 2023 ini, dapat merealisasikan program kerja yang telah direncanakan oleh masing-masing bidang, dengan harapan nantinya terjadi gerakan nyata untuk penurunan Stunting di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, negara memberikan 2 (dua) amanah kepada BKKBN yaitu Menjaga Penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga berkualitas. Di bidang kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR Nasional di angka 2,14, sedangkan angka TFR di Jambi sudah di angka 2,18 menurut hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022; Sehingga tantangan tidak hanya terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, menekan jumlah kelahiran, namun bagaimana upaya percepatan peningkatan kualitas penduduk.

“Untuk itu maka peringatan HARGANAS ke-30 mengusung tema ‘Menuju Keluarga Bebas Stunting Indonesia Maju’,” katanya.

Dia menambahkan, kualitas penduduk dan kualitas keluarga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035 sehingga kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan melalui percepatan peningkatan kualitas SDM dan salah satu faktor penentunya adalah percepatan penurunan Stunting.

Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama Indonesia yang belum teratasi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting Jambi turun dari tahun 2021 22,4 menjadi 18 pada tahun 2022. Angka ini tentunya masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 14% pada tahun 2024 dan untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen multipihak di berbagai tingkatan wilayah.

“Di bidang pembangunan keluarga, kita harus mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan indikator indek pembangunan keluarga (i-Bangga) yaitu indikator keluarga dari faktor kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan,” katanya.(yen)