Mediajambi.com - Reformasi birokrasi di sejumlah negara, Indonesia termasuk di dalamnya, menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utamanya. Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) menjadi bentuk nyata penerapan agenda tersebut di bidang perpajakan. Sejak Januari 2025, sistem ini resmi beroperasi secara menyeluruh sebagai inti administrasi perpajakan nasional. Coretax sendiri merupakan komponen dari program pembaruan yang bertujuan menyatukan berbagai proses bisnis perpajakan, mencakup registrasi wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta pengawasan dan penegakan kepatuhan.

Memasuki tahun kedua penerapannya, diskursus seputar Coretax telah beralih dari sekadar peluncuran sistem baru. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah bagaimana sistem ini bertumbuh, menyesuaikan diri, dan menghadirkan manfaat konkret bagi wajib pajak maupun administrasi perpajakan. Fase kedua ini krusial untuk mengukur seberapa jauh Coretax menopang cita-cita reformasi perpajakan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih mutakhir, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penerapan Coretax berangkat dari tuntutan pembangunan tata kelola perpajakan yang sanggup merespons dinamika ekonomi digital serta bertambah rumitnya transaksi. Sebelumnya, layanan perpajakan tersebar di berbagai aplikasi dan basis data yang terpisah. Akibatnya, sinkronisasi data menjadi beban besar, informasi berisiko terduplikasi, dan pengawasan berbasis data menghadapi keterbatasan. Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengembangkan satu platform terpadu lewat Coretax, yakni ekosistem digital terintegrasi yang menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan.

Tahun pertama penerapan memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam skala besar selalu diiringi persoalan. Kendala teknis bermunculan pada beberapa aspek sekaligus, mencakup akses sistem, pengelolaan data, penerbitan faktur pajak, sampai pelaporan SPT. Pengalaman semacam ini jamak dialami proyek digital pemerintah di berbagai negara. Justru dari situlah pembelajaran institusional tumbuh sehingga penyempurnaan sistem dapat berlangsung terus-menerus.

Arah reformasi kian tampak jelas tepat pada tahun kedua. Berbagai penyempurnaan dijalankan, mencakup aspek teknologi, proses bisnis, hingga pengalaman pengguna. Peningkatan kapasitas sistem, perluasan bandwidth jaringan, perbaikan mekanisme distribusi beban layanan, serta optimalisasi kode dan basis data dilakukan Direktorat Jenderal Pajak demi memperkuat stabilitas aplikasi.

Peningkatan kinerja sistem yang terbilang signifikan menjadi cerminan dari perbaikan tersebut. Berbagai layanan kini menunjukkan penurunan waktu respons secara drastis jika dibandingkan dengan periode awal implementasi, sebagaimana tercantum dalam laporan resmi DJP. Serangkaian optimalisasi sistem dan infrastruktur membuat proses login, registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, penerbitan faktur pajak, serta pembuatan bukti potong berlangsung jauh lebih cepat. Stabilitas layanan yang kian membaik turut dilaporkan DJP meski volume transaksi perpajakan terus mengalami peningkatan.

Fitur yang paling sering dimanfaatkan wajib pajak turut mengalami pembaruan. Mekanisme unggah dokumen XML, validasi data perpajakan, pengelolaan bukti potong elektronik, penerbitan dan penggantian faktur pajak, pengelolaan dokumen elektronik, serta proses penandatanganan digital menjadi cakupan penyempurnaan tersebut. Peningkatan akurasi data menjadi sasaran langkah ini sekaligus upaya menekan hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan pengguna layanan perpajakan digital.

Penyempurnaan tampilan serta pengalaman pengguna menempati posisi penting sebagai capaian signifikan pada tahun kedua. Kemudahan pemakaian menjadi faktor penentu keberhasilan suatu sistem layanan digital, bukan semata kecakapan teknis yang dimilikinya. Berbagai pembaruan pun diterapkan pada Coretax, mencakup desain antarmuka yang lebih ringkas, navigasi yang lebih mudah dipahami, penataan menu yang lebih terstruktur, dukungan lintas perangkat yang lebih baik, dan fasilitas pencarian yang membantu pengguna menjangkau fitur yang diperlukan dengan lebih cepat.

Perkembangan teori administrasi publik dalam lima tahun terakhir menempatkan aspek pengalaman pengguna sebagai unsur yang krusial. Konsep New Digital Era Governance menjadi salah satu pendekatan yang banyak diadopsi. Melalui teori tersebut dijelaskan bahwa teknologi digital telah bertransformasi dari sekadar penunjang birokrasi menjadi komponen integral dalam tata kelola pemerintahan modern. Integrasi layanan, pemanfaatan data secara efektif, serta penyajian pengalaman layanan yang lebih sederhana bagi masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah.(****)