Mediajambi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi masih mencatat sejumlah posisi strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi secara definitif. Untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, Pemkot menunjuk sejumlah pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa dinas dan badan.

Langkah ini ditempuh agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal, sembari menunggu proses pengisian jabatan definitif melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan kepegawaian.

Sejumlah OPD yang masih dipimpin oleh pejabat Plt antara lain:

Dinas Pendidikan (Disdik)

Dinas Kesehatan (Dinkes)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sekretariat DPRD Kota Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Berikut daftar pejabat yang ditunjuk sebagai Plt oleh Pemkot Jambi:

Jailani – Plt Kepala Dinas Pendidikan

Fahmi – Plt Kepala Dinas Kesehatan

Doni Sumatriadi – Plt Kepala sekaligus Sekretaris BPBD

Pahlewi – Plt Kepala BKPSDMD

Mulyadi – Plt Kepala DPPKB

Poppy Nurul Isnaini, S.STP, MM, M.Si – Plt Kepala sekaligus Sekretaris BPKAD

Edi Fahrizal – Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi

Beni Handoko – Plt Kasat Pol PP, tetap menjabat Sekretaris Satpol PP

Yunius – Plt Kepala Dinas Perkim, tetap menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, menyampaikan penunjukan para Plt ini merupakan upaya menjaga stabilitas dan efektivitas manajemen pemerintahan daerah.

 “Kita ingin roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Sambil menunggu proses seleksi pejabat definitif, para Plt diharapkan dapat bekerja maksimal dan memastikan pelayanan publik tetap prima,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi menargetkan pengisian jabatan definitif dapat segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan evaluasi rampung. Hal ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam membentuk birokrasi yang dinamis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)